Subsidi
BBM ratusan triliun rupiah tidak adil karena sebagian besar dinikmati
oleh golongan mampu dan kaya yang tidak berhak mendapatkan subsidi.
Itu alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Kok aneh ya, golongan mampu dan kaya yang membuat masalah ini tapi tapi rakyat miskin yang harus menanggung risiko. Kenapa tidak ada upaya penertiban aliran BBM saja kalau alasan menaikkan harga salah satunya itu.
Lalu setelah alasan yang aneh itu, untuk membantu rakyat miskin karena imbas kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan
kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Pemerintah yang aneh. Kok ada BLSM lagi?
Bukankah 2010 lalu, BLT dihentikan pemerintah karena dianggap kurang mendidik. Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu, Bachtiar Chamsyah yang mengatakan hal ini. Seperti dikutip media, Bachtiar Chamsyah menyatakan, pemerintah tidak akan melanjutkan program kompensasi kenaikan BBM tersebut pada 2010. Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program itu dinilai kurang mendidik masyarakat.
Kutipan langsungnya begini, "BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya." Ini dikatakan Bachtiar di Jakarta, pada 25 Juli 2009. Mau lebih yakin, baca http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=4685
Saat itu, untuk mengganti program BLT, pemerintah memaksimalkan program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil. Misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dianggarkan banyak triliun. Ada juga bantuan jaminan sosial, dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk program peningkatan bagi usaha kecil menengah (UKM) dengan dana yang disalurkan oleh bank milik pemerintah sebesar Rp 12 triliun lebih.
Jadi ketika BLT jilid II dimunculkan, berarti pemerintah sudah membuka aibnya sendiri. Pemerintah secara tersirat telah mengakui kegagalannya sendiri. Program untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata telah gagal. Makanya, aneh kan kalau selama ini pemerintah mengklaim dirinya sukses. Atau jangan-jangan yang makin sejahtera pejabat pemerintahnya.
Kalau betul faktanya seperti itu, berarti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono bahwa alasan penghentian sementara program BLT mulai 2010 adalah membaiknya kondisi perekonomian, itu bermakna abu-abu.
Sekarang saya khawatir. Apa mungkin pemerintah kita memang lebih senang melakukan hal-hal yang kurang mendidik rakyat? Pantas.........Kalian tahukan maksud saya?
Barru, 13 Juni 2013
(Pagi saat warga tak terdidik baik lagi khawatir)
Itu alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Kok aneh ya, golongan mampu dan kaya yang membuat masalah ini tapi tapi rakyat miskin yang harus menanggung risiko. Kenapa tidak ada upaya penertiban aliran BBM saja kalau alasan menaikkan harga salah satunya itu.
Lalu setelah alasan yang aneh itu, untuk membantu rakyat miskin karena imbas kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan
kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Pemerintah yang aneh. Kok ada BLSM lagi?
Bukankah 2010 lalu, BLT dihentikan pemerintah karena dianggap kurang mendidik. Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu, Bachtiar Chamsyah yang mengatakan hal ini. Seperti dikutip media, Bachtiar Chamsyah menyatakan, pemerintah tidak akan melanjutkan program kompensasi kenaikan BBM tersebut pada 2010. Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program itu dinilai kurang mendidik masyarakat.
Kutipan langsungnya begini, "BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya." Ini dikatakan Bachtiar di Jakarta, pada 25 Juli 2009. Mau lebih yakin, baca http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=4685
Saat itu, untuk mengganti program BLT, pemerintah memaksimalkan program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil. Misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dianggarkan banyak triliun. Ada juga bantuan jaminan sosial, dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk program peningkatan bagi usaha kecil menengah (UKM) dengan dana yang disalurkan oleh bank milik pemerintah sebesar Rp 12 triliun lebih.
Jadi ketika BLT jilid II dimunculkan, berarti pemerintah sudah membuka aibnya sendiri. Pemerintah secara tersirat telah mengakui kegagalannya sendiri. Program untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata telah gagal. Makanya, aneh kan kalau selama ini pemerintah mengklaim dirinya sukses. Atau jangan-jangan yang makin sejahtera pejabat pemerintahnya.
Kalau betul faktanya seperti itu, berarti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono bahwa alasan penghentian sementara program BLT mulai 2010 adalah membaiknya kondisi perekonomian, itu bermakna abu-abu.
Sekarang saya khawatir. Apa mungkin pemerintah kita memang lebih senang melakukan hal-hal yang kurang mendidik rakyat? Pantas.........Kalian tahukan maksud saya?
Barru, 13 Juni 2013
(Pagi saat warga tak terdidik baik lagi khawatir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan kritikan Anda di blog dan tulisan saya